Diduga Kuat Jadi Bahan Kutilan, Program Sanitasi di Pekon Kaur Gading

Tanggamus--

Pemerintah Pekon Kaur gading kecamatan Pematang Sawa merupakan salah satu Pekon (desa) yang menerima bantuan pembangunan dan penataan sanitasi masyarakat dari Kementerian PUPR di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus mendapatkan bantuan
Program sanitasi (WC) pedesaan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Cipta Karya tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Tanggamus, sebanyak 42 unit yang diduga
terindikasi jadi bahan kutilan.

Menurut salah satu warga pekon setempat, pelaksanaan pembangunan dan penataan sanitasi masyarakat skala individual di pekonnya tahun lalu dinilai tidak sesuai juknis sehingga terindikasi jadi bahan kutilan oleh oknum tertentu.

"Saya yang gak punya WC, gak dapat bantuan itu, malah panitianya membangun WC di kaplingan kosong, padahal masih banyak warga yang tidak memiliki WC, saya hitung di dusun induk ini ada 22 unit WC saja" kata salah satu warga Pekon Kaur Gading yang enggan disebut namanya.

Diungkapkannya, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tidak menerapkan padat karya pada pelaksanaan pembangunan, sebab realisasi upah tukang dengan sistem borongan, bukan harian.

"Pengerjaannya borongan, dan yang ngeborong pekerjaan itu, orang-orang tertentu, orang-orang yang dekat dengan aparat pekon saja yang kerja" ungkapnya lesu.

Sementara salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Roni membenarkan bahwa sistem pengerjaan diborongkan oleh pihak KSM dan memakai material sesuai perintah Ketua KSM.

"Jumlah WC yang dibangun disini 8 unit, sedangkan di dusun pengenan hanya 7 unit, tukangnya orang bawah dengan borongan 1 juta per unit, dan masang atap 100 ribu per unit" kata Roni, Sabtu (13/8/22).

Diakuinya, pembangunan 1 unit WC yakni bilik WC dan septic tank di dusunnya hanya menghabiskan 6 sak semen per unit WC dan 1000 bata merah, seharusnya di dusunnya terdapat 10 rumah yang mendapat bantuan WC, tapi dengan alasan tidak cukup syarat sehingga yang terealisasi hanya 8 unit saja.

Tepisah, Ketua KSM pembangunan dan penataan sanitasi masyarakat Pekon Kaur Gading saat dikonfirmasi Mat Juani menyangkal jika pada pengerjaan sistem borongan, ia mengaku pelaksanaannya sudah sesuai juknis.

"Ongkos tukang sistem harian, sehari 120 ribu untuk tukang dan pekerja biasa 80 ribu, kami tidak menerapkan borongan, semuanya harian, 5 sampai 7 hari mereja mengerjakannya" ujarnya, Minggu(14/8/22).

Mat Juani memaparkan, pemerintah pusat merealisasikan bantuan tersebut berupa dana melalui rekening KSM, sehingga KSM bersama pegawai PU mengelola pembelanjaan material dan ongkos tukang.

"Pembelanjaan material dikelola KSM bersama pihak PU, tiap unit WC diperkirakan oleh pihak PU hannya menghabiskan 8 sampai 9 sak semen" paparnya.

Disampaikannya, di Pekon Kaur Gading sebelumnya diajukan sebanyak 50 unit WC, tapi saat realisasi hanya mendapat sebannyak 42 unit WC saja, dengan pagu anggaran sebesar Rp 7 juta per unit.

"Di pekon kita hanya mendapat 42 unit WC saja, tadinya kita ajukan 50 unit WC dengan pagu anggaran per unitnya 7 juta" pungkasnya.

Diketahui, alokasi anggaran bantuan pemerintah pada Program Sanitasi Pedesaan adalah sebesar Rp500 juta per Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dana bantuan dialokasikan pada dokumen anggaran/DIPA masing-masing Balai Prasarana Permukiman Wilayah penerima Program dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a) Minimal 60% dari total dana bantuan untuk material/bahan dan peralatan kerja.
b) Maksimal 35% dari total dana bantuan untuk upah pekerja
c) Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional KSM/kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga).

Kegiatan non fisik yang dimaksud adalah sebagai berikut :
− Rembuk pada masa konstruksi
− Alat Tulis Kantor (ATK) termasuk materai dan printer (apabila KSM membeli printer maka pada saat serah terima pekerjaan printer harus diserahterimakan juga dimana nantinya printer akan digunakan untuk keperluan masyarakat desa) alokasi untuk printer maksimal Rp2,5 juta.

− Pembuatan Dokumen LPj KSM (Perlengkapan, fotocopy, Jilid)
− Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
− Asuransi kecelakaan untuk pekerja konstruksi.
− Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
− Papan informasi pelaksanaan kegiatan
− Spanduk, poster untuk edukasi masyarakat terkait program.

− Konsumsi untuk kegiatan peningkatan kapasitas pekerja dan tukang di tingkat masyarakat.
− Transport KSM untuk pencairan dana ke bank, belanja material, koordinasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi.
− Pembelian Pulsa Pengurus KSM (Ketua, Bendahara) maksimal Rp100 ribu per bulan pada masa konstruksi. (*)