DPRD Kabupaten Tanggamus Terima Audiensi Persatuan Pekerja Kasar Tanggamus

HARIANJARAKNEWS.ID

TANGGAMUS - DPRD Kabupaten Tanggamus terima Audiensi Sejumlah anggota persatuan buruh yang tergabung dalam Persatuan Pekerja Kasar Tanggamus (PPKT)

Persatuan buruh yang tergabung di PPKT itu disambut oleh perwakilan DPRD Kabupaten Tanggamus di ruang sidang DPRD setempat, pada Rabu 9 September 2023.

Audiensi dihadiri oleh Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Kurnain,S.IP. plt. Sekwan DPRD Tanggamus Arpin, Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Tanggamus Iswandi dan sejumlah anggota dari Persatuan Pekerja Kasar Tanggamus ( PPKT).

Selain itu hadir juga perwakilan pihak Vendor perusahaan distributor PT.WINEX, PT SAGARA, PT BBS serata Pihak humas PT Mitra Investama kabupaten Tanggamus.

Dalam Audiensi tersebut Zulyadi Ketua PKBM yang tergabung dalam Persatuan Pekerja Kasar Tanggamus (PPKT ) menyampaikan beberapa poin yang menjadi keluhan.

Pertama, meminta pihak vendor perusahaan yang merupakan mitra PT Mitra Ivestama agar eksistensi kami bekerja tidak ada interpensi dari pihak manapun.

"Kedua, Kami tidak mau upah kami pekerja bongkar muat tersebut di kelola oleh pihak lain atau pihak manapun termasuk BUMDES setempat" pintanya.

"Dan yang ke Tiga, Kami meminta pihak distributor dalam hal ini tempat kami bekerja mengakui kami secara tertulis yang sewaktu waktu kedapan bisa di perpanjang setiap tahun" ujarnya.

Ditempat yang sama pihak Dinas Ketenagakerjaan Tanggamus Iswandi menyarankan agar apa yang menjadi keluhan pekerja bongkar muat tersebut di pertimbangkan lagi status pekerja nya.

"Jadi masukan dari saya coba di pertimbangkan status pekerja bongkar muat ini biar ada SK nya, sukur sukur bisa ada BPJS ketenagakerjaannya" Ucapannya

Wakil Pimpinan DPRD kabupaten Tanggamus Kurnain,S.Ip meminta dalam waktu dekat supaya pihak distributor PT Winex, PT Saraga, dan PT BBS mempertimbangkan apa yang menjadi keluhan pekerja bongkar muat tersebut.

Dalam hal ini lanjut Kurnain, agar pihak distributor mengakui pekerja bongkar muat ini, kemudian untuk ketua PPKT agar mendata siapa saja nama pekerja di bawah naungan PPKT/ PKBM yang nantinya disampaikan ke pihak distributor dan Disnaker

"Supaya tidak ada campur tangan pihak lain terkait pembayaran upah pekerja dan terkait BUMDES setempat agar di akui dan akan melakukan musyawarah kepada pihak pekerja bongkar muat untuk kesejahteraan masyarakat" tandasnya.