Juniardi, Kunjungi Pengurus PWI Tanggamus

TANGGAMUS, - Harianjaraknews.id

Jelang Konferensi Provinsi (Konferprov) Pemilihan Calon Ketua PWI Lampung, pada awal Desember 2021 mendatang. Pengurus PWI Kabupaten Tanggamus, menantang bakal calon Ketua PWI Provinsi Lampung, Juniardi.SIP.,MH, untuk menghapus budaya upeti dan setoran kepada pengurus PWI Lampung yang selama ini ada diberlakukan.

Tantangan itu disampaikan oleh pengurus dan anggota PWI Kabupaten Tanggamus saat temu silaturahmi dengan Bakal Calon Ketua PWI Lampung, Juniardi, di Sekretariatan PWI Tanggamus. Senin, 08 November 2021.

Budaya upeti dan setoran kepada Pengurus Provinsi Lampung, yang selama ini diberlakukan. Mereka harus mengikuti tradisi itu selama ini, karena jika tidak patuh, maka akan dimusuhi, dicari kelemahannya hingga ancaman pembekuan sebagai pengurus.

“Kami berharap jika calon ketua terpilih, hal hal itu harus dibenahi. Karena itu menjadi beban. Saya sendiri saat itu mengalami. Karena tidak patuh diancam akan dibekukan, ini organisasi apa. Maka saya menolak, dan begini akhirnya, komunikasi menjadi tidak baik,” kata salah satu senior PWI Tanggamus, saat menerima kunjungan Juniardi, yang didampingi Abdullah Asma’ud, Senin 8 November 2021.

Menurutnya, hal ini juga banyak dialami pengurus PWI Kabupaten lainnya di Lampung. “Bang Jun juga sudah dengan sendiri, dari kawan kawan di daerah lainnya. sama problemnya, dan lagi itu tidak transparan. Mau dilantik saja harus setor sekian, kamu acara dipatok iuran sekian. Maka kadang pengurus daerah itu malah untuk datang ke Provinsi,” katanya, diamini pengurus lainnya yang hadir.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung itu membenarkan bahwa kabar budaya upeti, setoran untuk kegiatan, hingga acara berbayar itu sama dialami beberapa daerah yang sudah dia kunjungi.

“Ya, intinya itu akan menjadi progres perbaikan program ke depannya. Sehingga tidak lagi cara cara yang memberatkan pengurus daerah ada. Itu harus di hapus, harusnya pengurus provinsi ikut mensejahterakan pengurus di daerah, bukan menjadikan sapi perahan,” katanya.
Selain persoalan upeti, pengurus juga berharap upaya perlindungan dan advokasi bagi wartawan anggota PWI di daerah dapat di perkuat, sehingga betul betul anggota PWI itu merasa terlindungi secara hukum, dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik.

“Betul itu, ke depan kita akan adakan penguatan perwakilan daerah dalam hal yang membidangi perlindungan dan advokasi terhadap wartawan di daerah. Jadi bidang pembelaan aja maju terus, apalagi jadi ketua, ” kata Juniardi .

Lanjut Juniardi, selain penguatan sebagai profesi jurnalistik, PWI di daerah juga harus ikut andil melakukan edukasi kepada narasumber, baik birokrat, aparat, guru, Kepala Desa, hingga masyarakat umum. “Kita sama sama wajib memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para narasumber, agar memahami tugas fungsi wartawan, hingga metode jika berhadapan dengan wartawan,” ucapnya. (*)