Kejati Lampung Dukung Berantas Pungli di Sekolah

LAMPUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mendukung penuh upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Sekolah-sekolah se-Provinsi Lampung.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Andrie W. Setiawan, SH, S.Sos, M.H.

“Kita dukung upaya pemberantasan Pungli di Sekolah”, ungkap Kasipenkum Kejati Lampung melalui pesan singkatnya dilansir dari jnnews.co.id pada Sabtu. (17/4/21).

Dengan bersinergi melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Kejati Lampung telah menjadwalkan untuk memberikan penerangan hukum ke Sekolah-sekolah sebagai edukasi dan memastikan secara objektif maraknya informasi pungutan biaya sekolah yang diduga menyalahi ketentuan.

“Inshaa Allah, Minggu depan ini, Kami akan memberikan penerangan hukum dengan tema, ‘pencegahan Tindak Pidana Korupsi (T.P.K) dan pungli pada layanan pendidikan Sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK”, jelas Andrie W. Setiawan.

Dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19, maka acara penyuluhan tersebut, akan dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka langsung secara terbatas dan virtual.

“Acara akan diselenggarakan secara offline terbatas dan virtual” kata Kasipenkum.

Masih kata dia, “Kami bersinergi dengan Dinas Pendidikan Pemprov Lampung dan Dinas Pendidikan Pemkot Bandar Lampung”, demikian tutup Andrie W. Setiawan.

Sebelumnya, DPW Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) memberikan apresiasi dan mendukung pihak Kejati Lampung dalam program penerangan hukum kepada Sekolah, menyikapi informasi adanya pungutan terhadap biaya sekolah yang berkedok sumbangan.

“Kami memberikan apresiasi kepada pihak Kejati Lampung telah merespon cepat terkait adanya informasi ini, dengan memberikan penerangan hukum dan edukasi kepada pihak Sekolah”, kata Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji.

Dalam hal itu, Ketua Jaringan Rakyat (Jarak) Kabupaten Tanggamus, Supriansyah sangat mendukung atas penegakan hukum terhadap sekolah yang melakukan pungutan berkedok sumbangan pendidikan, apalagi sampai terjadi penahanan ijazah.

"Saya sangat setuju atas program Kejati Lampung, dengan program penerangan hukum kepada sekolah, apalagi sampai penahanan ijazah siswa oleh sekolah, itu sudah pidana, perampasan namanya" tegas Supriansyah.

Penulis:

Baca Juga