Rizal Umar Soroti Pengangkatan Pejabat dan Kejelasan Status Wilayah Administrasi Eks PT Natara Mining

TANGGAMUS — Tokoh masyarakat Kabupaten Tanggamus, Rizal Umar, menyoroti transparansi pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus serta kejelasan status kewenangan wilayah eks PT Natara Mining. Kedua persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah guna memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat Tanggamus.

Hal itu disampaikan Rizal Umar dalam diskusi publik yang digelar organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kabupaten Tanggamus, Sabtu (24/10/2026), di Cafe HK. Kegiatan tersebut membahas kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi ini melibatkan sejumlah elemen masyarakat yang peduli terhadap kemajuan Kabupaten Tanggamus, di antaranya DPD KNPI Kabupaten Tanggamus, DPD-II Generasi Pemuda Nusantara (GPN) Tanggamus, Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM), perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanggamus, serta Serikat Mahasiswa Tanggamus (SIMANTA).

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, perwakilan Ombudsman RI, Staf Ahli Arpin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Suhartono, Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Tanggamus Romzi Edy, tokoh masyarakat Rizal Umar, serta insan pers.

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara kalangan pemuda, mahasiswa, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Soroti Transparansi Pengangkatan Pejabat

Dalam penyampaiannya, Rizal Umar menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam proses pengangkatan pejabat pada jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Ia mempertanyakan kebijakan pengisian jabatan yang menurut pengamatannya melibatkan sejumlah pegawai dari luar daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap potensi dan kapasitas sumber daya manusia lokal.

“Padahal, kita semua mengetahui bahwa ada janji untuk memaksimalkan putra-putri asli daerah yang lahir dan berdomisili di Kabupaten Tanggamus agar dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, faktanya menurut saya belum sesuai dengan harapan tersebut,” ujar Rizal Umar.

Ia berharap proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan dapat dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kompetensi, sekaligus memberikan kesempatan yang proporsional kepada sumber daya manusia lokal yang memenuhi persyaratan.

Menurutnya, optimalisasi potensi putra-putri daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong kemajuan daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Minta Kejelasan Status Wilayah Eks PT Natara Mining

Selain persoalan pengangkatan pejabat, Rizal Umar juga menyoroti kejelasan status kewenangan dan batas administrasi wilayah eks PT Natara Mining.

Ia mengingatkan adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan wilayah tersebut diklaim sebagai bagian dari kabupaten lain. Apabila persoalan itu benar terjadi, menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Tanggamus, terutama apabila berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dan kepentingan daerah.

“Kalau ini benar, kita akan banyak dirugikan apabila wilayah tersebut diklaim masuk ke kabupaten lain. Saya memahami sejarah dan aturan yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Menurut pemahaman saya, lokasi itu jelas masuk wilayah Kabupaten Tanggamus,” tegas Rizal Umar.

Atas persoalan tersebut, ia meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera melakukan pengecekan dan penelusuran secara menyeluruh terhadap status wilayah eks PT Natara Mining.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kejelasan batas administrasi, dasar hukum kewilayahan, serta kewenangan pemerintah daerah atas lokasi yang dimaksud.

Ia juga berharap pemerintah tidak menunda penanganan persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan daerah.

Pemerintah Diharapkan Segera Menindaklanjuti Aspirasi

Rizal Umar berharap berbagai persoalan yang disampaikan dalam diskusi publik tersebut tidak berhenti sebatas wacana, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh pihak-pihak yang berwenang.

Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.