Memperingati HUT Ke 80 Kemerdekaan RI, DPRD Kabupaten Tanggamus Menggelar Sidang Paripurna Istimewa

Tanggamus, Lampung –
Harian Jaraknews
Tanggamus- Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka menyaksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI secara daring Jumat 15 Agustus 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Agung Setyo Utomo, dan dihadiri Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan Organisasi wartawan .
Agung Setyo Utomo, Ketua DPRD Tanggamus menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun ini menjadi momentum penting untuk menanamkan jiwa dan semangat kebersamaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Peringatan hari kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita semua untuk mempererat persatuan, menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan Indonesia,” kata Agung Setyo Utomo.
Rasa cinta tanah air perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan dapat terwujud secara berkelanjutan.
“Semangat kebersamaan ini harus kita kobarkan demi kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi,” ucapnya.
Sementara secara daring pembukaan sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI 2025 dibuka Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Beliau juga sekaligus menyampaikan pidato pengantar sidang.
Selanjutnya Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2025 di sampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan segera merayakan peringatan HUT RI ke-80. Ia menuturkan Indonesia yang telah bersatu selama 80 tahun berkat Pancasila.
Ia menganggap Pancasila sebagai jiwa kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian, secara spesifik menjabarkan perihal sila keempat yang memiliki peran penting dalam demokrasi.
"Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang," ujarnya dalam pidato.
Setelah itu, Puan Maharani menjelaskan perihal partai politik yang dapat menjembatani rakyat dan negara. Ia menganggap parpol dalam demokrasi sebagai institusi perjuangan yang memikul tanggung jawab besar.
Puan Maharani juga menuturkan perihal demokrasi yang memberikan kesempatan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Ia kemudian mengajak seluruh pihak untuk menerapkan demokrasi yang bisa mewujudkan harapan rakyat.
Puan Maharani juga turut menyampaikan pendapatnya terkait sistem pemilu di Indonesia melalui Sidang Tahunan MPR 2025. Kendati partai sudah bagus jika sistem pemilunya tidak mendukung kedaulatan rakyat, maka suara rakyat bisa mengalami distorsi.
Ia juga menuturkan bahwa sistem pemilu di Indonesia belum sempurna. Oleh sebab itu, Indonesia harus menghadapi tantangan agar sistem dapat sesuai kehendak rakyat.
"Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya," ujar Puan.
Ia juga mengkritik bahwa pemilu di Indonesia masih dipengaruhi oleh campur tangan pihak tertentu. Hal ini berpengaruh penting lantaran tidak semua pihak bisa ikut campur tangan dalam demokrasi.
Puan mengharapkan adanya perbaikan serta penyempurnaan untuk masalah tersebut. Khususnya agar demokrasi sesuai dengan cita-cita dan dapat memberikan semua warga negara kesempatan yang serupa.
Ketua DPR RI menyampaikan bahwa demokrasi harus bisa menyuguhkan ruang berserikat, berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan kritik. Kini, sejumlah kritik dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi.
Salah satu kritik yang dibahas Puan misalnya isu simbol-simbol "One Piece" yang belakangan ini viral. Ia menanggapi ini sebagai keresahan rakyat, kemudian bisa disampaikan melalui bahasa yang sesuai zaman sekarang.
Puan Maharani turut menyampaikan bahwa setiap perkataan merupakan pesan, sementara pesan itu berisi sejumlah keresahan. Agar keresahan itu berubah jadi harapan, semua pihak harus bisa mengutamakan kebijaksanaan.
"Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," lanjutnya.
Ia juga berharap agar semua kritik yang disampaikan masyarakat tidak menjadi pemicu konflik. Berbagai kritik seharusnya dapat menjadi penerang jalan bagi bangsa Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan di Indonesia bukan dilakukan untuk melemahkan kekuasaan satu sama lain. Akan tetapi, demi mewujudkan kekuasaan yang setara.
Seperti yang diatur dalam UUD 1945, pembagian kekuasaan dilakukan demi menghasilkan tujuan bernegara. Setiap kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berkolaborasi sebagai tiga pilar dalam suatu bangunan yang sama.
Adapun bangunan itu menyimbolkan kedaulatan rakyat. Puan juga mengibaratkan ini sebagai orkestra kendati terkadang sumbang namun tetap harus menyanyikan lagu yang serupa (Indonesia Raya).
Selaku Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan apresiasi terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam aspek penyelesaian masalah yang singkat serta menyentuh langsung kepentingan rakyat.

• Pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat.
• Penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.
• Kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak.
• Berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

Pihak DPR menyampaikan bahwa berbagai poin di atas memang seharusnya diberikan apresiasi. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah berpihak terhadap kepentingan rakyat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kepresidenan menekankan beberapa hal krusial yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintahan di tahun 2025.
Salah satunya adalah pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Presiden mengingatkan bahwa tantangan global saat ini semakin kompleks, dengan perubahan iklim, ketegangan geopolitik, serta dinamika ekonomi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.
Presiden juga menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Beliau menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
Dalam hal ini, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang siap menghadapi persaingan global.

Pidato ini juga memuat ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, menjaga kerukunan, serta mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
“Hanya dengan persatuan dan kerja sama yang solid, kita dapat menghadapi tantangan global dan mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri,” tegas Presiden Prabowo.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanggamus untuk mengukuhkan komitmen bersama dalam memperjuangkan kemajuan bangsa di masa depan.(*)