Rata Korsa Dalam Pusaran Para Utusan Pusat

Tekanan dan rayuan hingga ancaman pidana

Pasca dikeluarkannya pernyataan dari forum Rata Korsa 'akan mengelar aksi demostrasi pada saat Asean summit berlangsung, terdapat banyak pihak yang berupaya mendekati mereka, baik sipil maupun pihak kepolisian, tujuannya adalah meminta mereka mengurungkan niat tersebut. Seperti dilansir dari pemberitaan media Floresa.co (07/05/2023), pihak kepolisian berkali-kali mendekati Doni Parera, juga mendekati keluarganya, untuk mengingatkannya agar tidak melakukan aksi. Pendekatan juga dilakukan oleh orang sipil, yang menurut Doni, merupakan utusan orang pusat. "Pada tanggal 3 Mei 2023 Doni dan Ladis ditawari uang dengan nominal masing-masing Rp.10 juta rupiah oleh seseorang yang mereka kenal, agar tidak menggelar aksi tersebut", demikian tulis media tersebut.

Pada hari yang sama, pada 03/05/2023 di kampung Cumbi, kurang lebih 10 km dari Hotwl Meruora tempat sidang KTT, warga didatangi seseorang yang bernama Tedi. Beliau mengaku sebagai utusan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedatangannya didampingi seorang staff dari Kantor Kesbangpol Mabar, Bapak Yos Tala. Kepada warga pak Tedi ini meminta segera mendata semua lahan yang telah digunakan untuk pembangunan jalan. Data tersebut harus ditulis dalam sebuah buku yang disiapkan pak Tedi sendiri.

Kehadiran pak Tedi ini tentu memberikan harapan dan angin segar kepada warga, apalagi beliau didampingi oleh staff Kesbangpol Mabar. Atas dasar itu, warga mulai melakukan pengukuran. Pak Tedi berjanji akan datang lagi dan memberikan khabar, namun menjelang tanggal 9 Mei 2023, tak ada lagi khabar berita dari pak Tedi.

Setelah memberikan surat pemberitahuan aksi ke Polres Mabar pada 05/05/2023, sore harinya Doni Parera dijemput oleh lima belas anggota polisi dari tempatnya menetap sementara di pinggiran kota labuan Bajo. Ia dijanjikan akan dipertemukan dengan Kapolda NTT. Sesampainya di Polres Mabar, Doni ternyata tidak dipertemukan dengan Kapolda NTT seperti yang dijanjikan. Ia hanya dipertemukan dengan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Mabar, Iptu Markus Frederiko Sega Wangge. Dalam pertemuan tersebut, menurut Doni, Iptu Markus meminta agar warga membatalkan rencana demonstrasi. Namun, baik Warga maupun para aktivis tetap kukuh pada pendiriannya untuk melakukan aksi pada tanggal 09 Mei 2023.

Mungkin karena kuatnya pendirian Doni dan kawan-kawannya, pada hari berikutnya tanggal 6 dan 7 Mei 2023, Doni Parera, Ladis Jeharum, serta Dominikus Safio Bion dan Viktor Frumentius, warga kampung Cumbi, mendapatkan panggilan menghadap dari Polres Mabar. Dalam rumusan surat panggilan tersebut, seperti yang dikutip dari pemberitaan media floresa.co tanggal 07/05/2023, keempatnya dipanggil guna dilakukan "penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana ‘penghasutan’ yang akan terjadi pada tanggal 09 Mei 2023 di jalan raya yang akan dilintasi oleh peserta rombongan ASEAN Summit ke-42."