Kafe Ramai, Pajak Sepi: DPRD Bekasi Sindir Bapenda, “Jangan Cuma Duduk Manis Hitung Angin”

KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menampar halus pemerintah kota dengan kritik soal lemahnya pengawasan pajak daerah. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang tampaknya lebih jago “sulap” daripada jualan bisa bikin pendapatan besar hilang entah ke mana, tapi laporan ke Bapenda tetap kinclong di atas kertas.

“Kuat dugaan ada pengemplangan pajak yang dibiarkan begitu saja. Kalau pemerintah benar-benar mau turun tangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bisa tembus jauh di atas target, bukan cuma numpang lewat di angka 6,7 triliun,” sindir Alit, Jumat (15/8/2025).

Target PAD Kota Bekasi tahun ini memang naik jadi Rp6,7 triliun. Tapi, menurut Alit, potensi sebenarnya lebih “gurih” kalau saja kebocoran pajak—terutama dari restoran dan kafe—bisa dicegah.

"Saya terima laporan ada kafe besar dan ramai, tapi di struknya nggak ada pajak makanan. Kalau omzetnya bisa Rp30 juta per hari, kebocoran pajaknya itu lumayan buat nutupin jalan bolong, lampu jalan mati, sampai beli printer baru buat Bapenda,” ucapnya, setengah serius setengah nyinyir.

Alit bahkan membawa bukti struk dari salah satu kafe ternama yang bersih… dari kolom pajak. “Ini jelas kecolongan. Kafe untung, daerah buntung. Kita ini bukan mau ikut ngopi gratis, tapi minta hak daerah dipenuhi,” tegasnya.

Ia mendesak Bapenda Kota Bekasi berhenti jadi “kantor administrasi ber-AC” dan mulai rutin inspeksi ke lapangan. Komisi III DPRD dorong Bapenda jangan cuma hitung-hitung target sambil duduk manis.

"Turun, lihat sendiri kafe-kafe itu. Jangan sampai PAD kita bocor hanya karena malas gerak atau pura-pura nggak lihat,” tutup Alit, sambil mengingatkan bahwa pajak daerah bukan topping opsional seperti bubuk cokelat di cappuccino.(ADV)