Soroti Pengangguran, DPRD Kota Bekasi Dorong UMKM dan Efisiensi APBD hingga Ekspor Tenaga Kerja

KOTA BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, kembali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak larut dalam rutinitas jargon ketika bicara soal pengangguran dan kemiskinan.

Menurutnya, solusi sudah berkali-kali ditawarkan, mulai dari pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, job fair, efisiensi APBD, hingga wacana pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Namun, Sardi menegaskan bahwa semua konsep itu hanya akan berarti jika benar-benar dirasakan warga, bukan sebatas agenda rapat atau slogan di spanduk kegiatan.

Bagi Sardi, UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut DPRD akan terus mengawal agar pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan pemasaran benar-benar berjalan.

“Pelatihan sudah berulang kali diadakan. Warga silakan daftar, nanti dapat skill, modal, bahkan bimbingan pemasaran,” ujar politisi PKS itu, Selasa (19/8/2025).

Namun, ia juga menyadari masalah klasik yang belum terpecahkan: pemasaran dan konsistensi produksi. “Produk ada, tapi pembelinya siapa? Itu yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.

Sardi menekankan DPRD akan lebih ketat mengawasi penggunaan APBD 2025, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, belanja daerah harus langsung menyentuh masyarakat, bukan menguap di birokrasi.

“APBD harus turun ke masyarakat. Prioritas kita jelas: pendidikan, kesehatan, stunting, pemberdayaan UMKM, dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Ia menyindir, jika manfaat APBD baru akan benar-benar terasa tahun ini, maka publik wajar bertanya: selama ini siapa yang menikmatinya?

DPRD juga menyoroti strategi penyerapan tenaga kerja yang digagas Pemkot, mulai dari job fair, pelatihan, hingga ekspor tenaga kerja. Sardi mengingatkan agar semua program itu tidak berhenti pada seremoni.

“Anak SMK harus punya career planning sejak dini. Tapi jangan lupa, kalau industrinya pindah ke daerah lain, lulusan kita hanya siap kerja di PowerPoint, bukan di pabrik,” kritiknya.

Persoalan penataan kota juga menjadi perhatian DPRD. Sardi mengingatkan agar kebijakan relokasi pedagang kecil tidak mematikan ekonomi rakyat kecil.

“Relokasi jangan hanya gusurnya yang cepat, tapi solusinya yang lambat. Pemkot harus hadir dengan tempat usaha yang layak,” tegasnya.

DPRD, lanjutnya, juga akan menyoroti realokasi anggaran agar benar-benar mendukung penguatan ekonomi rakyat, bukan sekadar menambah tumpukan program formalitas.

Di ujung pernyataannya, Sardi menegaskan bahwa DPRD akan mengawal Pemkot untuk benar-benar serius dan efisien. Kata serius, menurutnya, tidak boleh lagi menjadi jargon podium, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.

“Warga tidak butuh banyak seminar atau brosur job fair. Yang mereka butuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang stabil, dan harga kebutuhan yang terjangkau,” pungkasnya. (ADV)